A B S T
R A K
Permasalahan kemiskinan
yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan
terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak
berkelanjutan Bapak Presiden
RI pada tanggal 30 April 2007 di
Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara
terintegrasi dengan program PNPM-M. Pelaksanaan Program PNPM juga dilaksanakan
di kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dengan prioritas adalah masyarakat
Miskin.
Tujuan penulisan skripsi ini ialah Untuk mengetahui bagaimana strategi pemberian modal Usaha
pada Masyarakat yang dilakukan oleh PNPM, untuk mengetahui bagaimana pencapaian
pemberian modal Usaha pada Masyarakat Kecamatan Mutiara Timur dan untuk
mengetahui bagaimana tingkat pengembangan
usahanya melalui Program PNPM yang disediakan oleh Pemerintah.
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu menggunakan angket dalam pengumpulan data. Angket adalah sejumlah
pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden
dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Tujuan
digunakan angket dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap Tingkat
efektivitas Modal Usaha PNPM pada Masyarakat Kecamatan Mutiara Timur.
Dari hasil Penelitian ditemukan bahwa efektivitas
pemberian modal usaha PNPM dalam mencapai target dan terjadi peningkatan pada
setiap tahunnya. Dengan meningkatnya usaha masyarakat sehingga dapat
memperkecil persentase kemiskinan di Kecamatan Mutiara Timur.Tingkat pengembangan
Usaha Masyarakat melalui Program PNPM semakin meningkat dengan meningkatnya omset
setiap anggota kelompok masyarakat dalam
melakukan usahanya di Kecamatan Mutiara Timur.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang Penelitian.
Permasalahan
kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara
bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan
tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum
optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi
sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga
mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan
menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Kemiskinan di
perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat
ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan
kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis
pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak
pada pengurangan penduduk miskin. (Tulus
T.H.Tambunan 1999, 74).
Permasalahan
mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan,
pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi
dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka
Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah
satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agrbisnis dan
memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan. Dalam rangka penanggulangan
kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diperdesaan, Bapak Presiden RI
pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada
tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M. (Sujana Royat, 2007)
Pelaksanaan Program PNPM juga dilaksanakan di
kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dengan prioritas adalah masyarakat
Miskin yang tidak mempunyai modal usaha
dalam melaksanakan kegiatan yang untuk menghasilkan uang PNPM MP menjadi
harapan masyarakat, karena masyarakat sangat merasakan sendiri bagaimana
mewujudkan keinginan bersama dan membangun sendiri keinginannya secara gotong
royong. Hasil yang diharapkan ternyata sesuai dengan keinginan masyarakat.
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan
kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. PNPM Mandiri
merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan
acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat. Melalui PNPM Mandiri mekanisme upaya penanggulangan
kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, dimulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan
partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat
miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan
subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai
dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan
pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM
Generasidan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk
pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008
PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai
program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/
sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan
diprioritaskan pada Gampong- tertinggal.
Dengan pengintegrasian berbagai program
pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan
pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan
terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering
berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses
pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan
dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan
target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium
Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada
indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian
target-target MDGs tersebut.
Berdasarkan Latar belakang diatas penulis
tertarik untuk meneliti dan menjadikannya karya ilmiah sebagai salah satu
Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
dengan judul “ Efektivitas Modal Usaha PNPM
terhadap Masyarakat Mutiara Timur Kabupaten Pidie “
1.2. Rumusan Masalah.
Dari latar belakang
tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :
1. Bagaimana strategi
pemberian modal Usaha pada Masyarakat yang dilakukan oleh PNPM?
2. Bagaimana pencapaian
pemberian modal Usaha pada Masyarakat Kecamatan Mutiara Timur?
3. Bagaimana tingkat pengembangan Usahanya melalui Program PNPM yang disediakan
oleh Pemerintah?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan
Penelitiannya ialah :
1. Untuk mengetahui bagaimana
strategi pemberian modal Usaha pada Masyarakat yang dilakukan oleh PNPM.
2. Untuk mengetahui bagaimana
pencapaian pemberian modal Usaha pada Masyarakat Kecamatan Mutiara Timur
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat
pengembangan Usahanya melalui Program
PNPM yang disediakan oleh Pemerintah.
1.4. Mamfaat
Penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat :
1. Menjadi bahan-bahan bacaan dan masukan bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang PNPM yang sudah
di jalankan oleh Pemerintah.
2. Bermamfaat
bagi Masyarakat yuang membutuhkan modal usaha
dalam kegiatan Dagangnya
DAFTAR PUSTAKA
Tulus T.H.Tambunan ( a ), Pengembangan industri skala kecil di Indonesia, Penerbit PT.Mutiara sumber widiya Jakarta, Tahun, 1999
Tulus T.H.Tambunan ( b ), Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Penerbit PT.Selemba Emban Patria, Tahun, 2002.
Sujana Royat, Pedoman Umum PNPM Mandiri, Keputusan
Menteri Perekonomian Negara, di keluarkan pada Tahun 2007.
Tulus T.H.Tambunan, Reformasi Industrialisasi Perdesaan,
Penerbit , Media Ekonomi Publishing, Unifersitas Trisakti, pada Tahun 1999,
Gilarso, T. 1993. Pengantar
Ilmu Ekonomi Bagian Mikro Jilid 2. Penerbit Kanisius. Jakarta
David Downey, W dan Steven P Erickson, 1992. Manajemen Agribisnis. Edisi 2. Penerbit Airlangga. Jakarta.
Stoner, J.A.F dkk. 1996. Manajemen
Edisi Indonesia.
Terjemahan Alexander Sindoro dan Bambang Sayaka. Penerbit Prenhallindo. Jakarta.
Buchari, A. 1999. Pengantar
Bisnis. Penerbit Alfabeta. Bandung Magdalena, L dan B.Soewartoyo. 1992. Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen. PT. Cipta Adi Pusaka. Jakarta.
Mubyarto, 1989. Pengantar
Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta.
